Audensia Publika, Menuju Masa Depan yang Lebih Baik
08-23-2003 -- Suara Pembaruan
Oleh Wartawan "Pembaruan" YW Nugroho
Tidak ada yang istimewa pada hari itu, di Dili, Timor Leste. Kehidupan berjalan biasa, cenderung lambat, karena panas cukup terik di tengah musim kemarau. Para penduduk negara baru itu mekalukan seperti biasa dan karena pekerjaan tidak mudah diperoleh, tidak sedikit yang hanya duduk termenung di pinggir jalan atau di sudut kota.
Kalaupun ada sesuatu yang lain, adalah karena di kantor pusat Comissao de Acolhilmento Verdade e Reconciliacao de Timor Leste (CAVR/Komisi Nasional untuk Kebenaran dan Rekonsiliasi Timor Leste), yakni di bekas penjara Polisi Militer TNI di kawasan Comarca, Balide, tengah berlangsung satu acara bernama Audensia Publika (Audensi Publik atau Public Hearing). Hari itu, Senin (28/7) dan esoknya, Selasa (29/7) tengah berlangsung Audensia Publika bertemakan "Muda Obrigatorio No Hamlaha" (bahasa Tetum, artinya: Pemindahan Paksa dan Kelaparan).
Acara Audensia Publika adalah satu program rekonsiliasi di antara warga Timor Leste yang mengalami perang saudara dan kemudian diperparah dengan masuknya tentara Indonesia pada 1975. Terlepas dari persoalan politik di tingkat elite, rakyat seperti Ibu Rosalina dan sanak saudaranya, di samping warga Timor Leste yang lain (Baca: "Jagung Lapuk" Itu Memaafkan dan Mengampuni Pemerkosanya) adalah korban pertikaian yang melibatkan banyak pihak. Termasuk Indonesia yang terseret-seret (bisa juga menyeret diri) ke persoalan yang sebenarnya lebih baik tidak dilakukannya.
CAVR bekerja intens sejak Timor Leste resmi menjadi negara baru, tak lama setelah lepas dari Indonesia, pada 1999. Tujuan CAVR adalah mencari kebenaran atas berbagai peristiwa yang terjadi sejak 1974 sampai 1999 dan akhirnya bermuara pada rekonsiliasi di antara pihak yang bertikai. Menurut Presiden Komisaris CAVR Aniceto Guterres Lopes, upaya pencarian kebenaran dan rekonsiliasi ini sebenarnya berharap bisa melibatkan Indonesia, baik TNI maupun para milisi dan simpatisannya yang masih berada di pengungsian.
"Tetapi kami sadar hal itu tidak mudah, jadi yang bisa dilakukan sekarang adalah untuk warga Timor Leste sendiri," kata Aniceto yang akan menerima penghargaan Ramon Magsaysay, di Filipina, 30 Agustus mendatang. Tema "Muda Obrigatorio No Hamlaha" adalah program lanjutan keempat. Tiga sebelumnya adalah tentang korban, tapol/napol, dan pengalaman perempuan dalam konflik. Masih ada tiga tema lagi yang akan digelar hingga satu tahun ke depan. Tema itu adalah tentang konflik partai, peran aktor internasional, dan dampak konflik pada anak-anak.
"Karena dengan mengungkap sejarah, kami bisa bercermin dan tidak lagi terjadi hal serupa di masa depan," katanya di sela-sela acara, Senin (28/7). Aniceto mengakui, program CAVR ini seperti membuka luka lama. Baik bagi para pelaku -pihak mana pun-maupun para korban atau keluarganya. "Tetapi penting juga bagi korban untuk memperoleh pengakuan yang luas dan menunjukkan pada publik betapa mahalnya pelanggaran HAM, sekaligus untuk klarifikasi apa yang sebenarnya terjadi ketika itu," katanya.
Tentang tema Pemindahan Paksa dan Kelaparan, diangkat CAVR, karena dua hal itu termasuk pelanggaran atas hak asasi manusia, seperti diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Dalam Deklarasi itu dinyatakan, semua orang berhak bergerak di negaranya sendiri, dan berhak meninggalkan atau pulang kembali ke negaranya. Pelanggaran atas semua itu, terutama yang mengakibatkan kematian atau penderitaan yang berat berarti kejahatan terhadap kemanusiaan.
Dan itulah, kata Aniceto, yang ingin dan terus diungkap CAVR melalui Audensia Publika ini. Dari penelitian selama ini, CAVR mendapati dampak dari pemindahan paksa ini adalah matinya ribuan warga Timor Leste yang ketika itu bernama Timor Timur (Timtim), sepanjang 1974 sampai 1998. Pada 1999 memang juga terjadi hal serupa, namun CAVR ingin memfokuskan pada periode yang tidak banyak diketahui dunia internasional.
Aniceto menegaskan, pencarian kebenaran dan rekonsiliasi dengan tema ini, seperti juga tema-tema yang lain, CAVR bukanlah sebuah pengadilan yang putusannya akan menghukum orang atau pihak tertentu. "Walau pun begitu, mandat kami termasuk pelanggaran atas hak asasi manusia, hukum perang dan hukum pidana," katanya.
Pada Audensia Publika itu ditampilkan tujuh saksi korban yang mengalami langsung betapa akibat perang pada rakyat adalah penderitaan luar biasa. Selain tujuh saksi korban, ditampilkan juga kesaksian dua orang yang dianggap tahu, melihat dan merasakan langsung penderitaan berupa kelaparan yang mengakibatkan kematian. Mereka yang disebut saksi ahli adalah Pat Walsh, seorang pastor, mantan Direktur Hak Asasi Manusia, Australian Council for Overseas Aid (ACFOA), dan Gilman dos Santos, mantan PNS di Pemda Timtim yang kemudian bekerja sebagai staf di Catholic Relief Services (CRS).
Pat Walsh pada periode 1978-1980 berada di Timtim. Pada Juli 1979, ia mendapat tugas dari sebuah organisasi gereja bernama Action for World Development untuk menulis tentang kelaparan di Timtim. Dalam laporannya, Pat Walsh menyimpulkan, Timtim tengah mengalami sebuah krisis kemanusiaan yang luar biasa luasnya.
Di akhir kesaksiannya, Walsh mengatakan, ribuan orang meninggal dunia akibat kelaparan. Juga bahwa pada pertengahan 1978 sebenarnya sudah bukup bukti, bencana kelaparan akibat perang saudara dan politik itu terus berkembang. Namun tidak ada bantuan kemanusiaan sama sekali, bahkan hingga 12 bulan kemudian, walau ada desakan dari diplomat dan lembaga bantuan asing.
"Adalah tanggung jawab militer Indonesia membuktikan tidak adanya kesengajaan dalam mendatangkan bantuan karena menunggu selesainya kampanye militer dan strategi yang mereka pakai bukan untuk membuat lapar para Fretilin dan pendukungnya," kata Walsh. Padahal, katanya, bencana ini sebenarnya bisa dihindari, namun prioritas sepertinya diberikan untuk tujuan militer dan persoalan politik, dan bukan pada tanggung jawab kemanusiaan.
Walsh juga menyimpulkan, pemindahan penduduk pada prinsipnya disebabkan oleh aktivitas militer. Selain itu, dalam soal ini komunitas internasional gagal memenuhi kewajibannya memberikan bantuan kemanusiaan bagi rakyat Timtim ketika itu. Apalagi karena Palang Merah Indonesia (PMI) menjadi satu-satunya penyalur bantuan, konsekuensinya adalah mereka hanya membantu rakyat yang berada di wilayah yang dikuasai Indonesia.
Dalam kesaksian Gilman dos Santos, bahkan rakyat di wilayah yang dikuasai Indonesia mengalami penderitaan yang tidak beda dengan mereka yang di hutan. Terutama mereka yang menyerah atau turun gunung dan ditangkap. "Semuanya ditempatkan di kamp konsentrasi yang tidak layak bagi siapapun juga," kata dos Santos yang memilih keluar dari pekerjaannya sebagai PNS karena tidak bersedia menandatangani pernyataan bersedia menjadi warga negara Indonesia.
Kamp konsentrasi itu, kata dos Santos, terdapat di Liquica, Metinaro, Maubisse, Remexio, Laga, Quelicai, Alas, dan Zamalai. Yang paling parah dari semua kamp konsentrasi itu adalah yang ada di Liquica dan Metinaro. "Setiap hari ada kurang lebih lima sampai 10 orang yang mati akibat kelaparan dan sakit," katanya. "Program" kamp konsentrasi ini masih ditambah dengan pemindahan paksa atas mereka yang mempunyai hubungan dengan pejuang kemerdekaan. Mereka dipindahkan ke Pulau Atauro, yang terkenal kegersangannya.