Siaran Pers: 7 Mei 2004

Pengadilan Distrik Dili dan Baucau telah tak berfungsi dengan sempurna jika Hari Kamis, 29 April 2004, karena mereka tidak mempunyai akses terhadap dana untuk membayar tagihan telepon mereka atau membeli bahan bakar solar untuk kendaraan pengadilan. Akibatnya maka pengadilan-pengadilan tidak mampu untuk mengantarkan dokumen-dokumen pengadilan, menelepon para pihak mengenai rencana-rencana pengadilan dan lebih penting lagi para hakim dari Baucau tidak dapat kembali ke Baucau dengan kendaraan pengadilan. Kasus-kasus telah ditunda tanpa bisa dicegah dan ditunda karena kegagalan untuk menyediakan dana bagi kebutuhan pokok sehari-hari para Pengadilan Distrik.

Sebelumnya JSMP mencatat bahwa seringkali ada kesulitan-kesulitan bagi para pengadilan untuk mengakses dana-dana yang diperlukan. Persoalan-persoalan sekarang ini muncul karena adanya sebuah perubahan dalam administrasi dana bagi Pengadilan. JSMP memahami bahwa bulan lalu Dewan Menteri membuat keputusan bahwa administrasi dana-dana bagi Pengadilan sebaiknya dilakukan oleh Pengadilan Banding dan bukan oleh Kementerian Kehakiman, seperti yang dilaksanakan sebelumnya. JSMP mengomentari keputusan Dewan Menteri ini karena ini membantu untuk membangun dan melindungi kemandirian lembaga kehakiman.

Akan tetapi Pengadilan Banding tidak mampu untuk mengatur dana dan ini telah mengakibatkan kondisi yang tidak memungkinkan untuk diterima bahwa pengadilan tidak dapat memenuhi pelayanan-pelayanan pokok, seperti telepon dan transportasi yang merupakan hal yang penting bagi berjalannya pengadilan-pengadilan. Menteri Keuangan telah menyarankan bahwa Kementerian Kehakiman telah gagal/diminta untuk meneruskan rekening-rekening sebelumnya yang dikelola oleh mereka dan ini belum terjadi.

JSMP menyatakan bahwa ‘’jika persoalan ini tidak diperbaiki secepatnya, penundaan kasus-kasus akan berlanjut untuk ditunda dan kerja-kerja yang tak terselesaikan atas kasus-kasus akan berlanjut. Kesulitan-kesulitan praktis semacam ini bagi staf pengadilan juga berakibat pada penurunan moral dan sebuah perasaan bahwa mereka tidak mendapatkan dukungan yang akan menyebabkan persoalan-persoalan dalam jangka panjang.’’

“ Penting bahwa Menteri Kehakiman, Ketua Pengadilan Tinggi dan Menteri Keuangan mengembangkan sebuah penyelesaian sementara dan sebuah kemampuan bagi para pengadilan untuk mengakses dana-dana sebagai sebuah persoalan yang mendesak. Sebagai tambahan, dokumen-dokumen yang dipersyaratkan seharusnya diteruskan kepada Pengadilan Banding sesuai dengan rencana baru dan staf-staf seharusnya direkrut dan atau dilatih untuk mengatur dana-dana bagi pengadilan,’’ berkata JSMP.